Kepartaian Pada Masa Demokrasi Liberal dan Terpimpin

Demokrasi Liberal

Sejak RIS dibubarkan pada tahun 1950 dan kembali pada RI, merupakan awal dimulainya masa Demokrasi Liberal di Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS 1950) sebagai landasan konstitusional. Sebenarnya pemerintahan Demokrasi Liberal mencontoh sistem parlemen barat yang dicetuskan Jean Jacques Rousseau dimana Demokrasi Liberal merupakan lawan dari Demokrasi Komunis. Pemerintahan RI dijalankan oleh kabinet (Dewan Menteri) yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab langsung pada DPR.

Sistem politik pada masa ini banyak melahirkan partai-partai baru, seperti NU, PIR (Partai Indonesia Raya) sehingga sistem kepartaian yang dianut pada masa Demokrasi Liberal adalah multipartai. Partai-partai tersebut berlomba agar mendapat kursi di parlemen, namun ada dua partai kuat dalam parlemen yang silih berganti memegang kekuasaan dalam empat kabinet, yaitu PNI dan Masyumi. Hal ini dapat dilihat dalam kabinet-kabinet mulai dari kabinet Natsir (Masyumi), kabinet Soekirman (PNI), kabinet Wilopo (PNI).

Demokrasi Terpimpin

Bunyi dari sila ke-4 Pancasila adalah 'Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan' merupakan suatu dasar penerapan dari Demokrasi Terpimpin setelah Dekrit Presiden 1959 yang salah satunya berisi pancasila sebagai dasar negara dan kembali kepada UUD 1945 dan melaksanakan secara murni dan konsekuen. Pada kenyataannya, penerapan Demokrasi Terpimpin ditafsirkan oleh Soekarno sebagai demokrasi yang dipimpin atas namanya secara absolut sehingga Soekarno dijuluki 'Pemimpin Besar Revolusi'.

Kondisi pada masa Demokrasi Terpimpin sangat berbanding terbalik dengan Demokrasi Liberal, salah satunya dalam sistem kepartaiannya yang cenderung tidak jelas. Adanya partai-partai politik, bukan untuk mempersiapkan diri dalam kerangka untuk mengisi jabatan politik dipemerintahan (karena pemilu tidak pernah dijalankan), tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik tambang antara Presiden Soekarno, angkatan darat, dan PKI. Dan, adanya sikap presiden yang cenderung otoriter dengan mudahnya menyingkirkan lawan-lawan politik atau pihak yang tidak sepaham dengan Soekarno terutama kritikan yang datang dari partai berideologi Islam seperti Masyumi dan NU. Dicetuskannya Demokrasi Terpimpin oleh Soekarno disambut baik oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Soekarno pun menyambut hangat PKI karena Soekarno beranggapan PKI dapat mengakomodasi persatuan konsepsi Nasionalis, Agama, Komunis (NASAKOM) dan selanjutnya PKI mendukung semua kebijakan presiden, seperti operasi Trikora dan menekan perlawanan penduduk adat yang dianggap separatis. Kemudian PKI semakin berkembang dan menjadi partai besar dan dianggap Soekarno sebagai partai yang selalu loyal pada pemerintahan yang dijalankan Soekarno.